Tolak RUU Penyiaran, PWI Nganjuk dan IJTI Korda Majapahit Lakukan Aksi Demo dan Tabur Bunga

Nganjukifaktual.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nganjuk dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Majapahit, melakukan aksi demo dan tabur bunga di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, pada Rabu (22/5/2024).

 

Informasi yang dihimpun wartawan ifaktual.com para wartawan dan jurnalis yang tergabung dalam organisasi profesi PWI dan IJTI, melakukan aksi demo dan tabur bunga, adalah untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) penyiaran yang dinilai akan mengancam kemerdekaan pers.

 

Ketua PWI Nganjuk Bagus Jatikusumo ketika diwawancarai mengatakan, ada tiga tuntutan dari kawan-kawan PWI dan IJTI, terkait dengan Tolak RUU penyiaran dikarenakan ada beberapa pasal yang akan mengancam kemerdekaan atau kebebasan pers.

“Karena pasal-pasal ini yang nantinya akan mengebiri jurnalistik, antara lain adalah untuk liputan investigasi, dan ini adalah marwah wartawan,” kata Bagus Jatikusumo kepada tim awak media.

 

Bagus Jatikusumo menambahkan, ketika ini di berangus atau tidak diperbolehkan hal ini akan menjadikan keterbatasan wartawan untuk mengekspresikan karya-karyanya demi keterbukaan informasi yang juga dilindungi hukum.

 

“Di pasal yang lain juga ada pengambilan posisi dewan pers yang akan dialihkan di komisi penyiaran, bahkan ketika ada sengketa-sengketa pers akan dibawa ke ranah hukum atau di meja hijau, karena dimasukkan di dalam undang-undang ITE,” imbuh pria yang akrab disapa Bagus.

 

Lanjut Bagus, RUU Penyiaran tersebut juga bertentangan dengan Marwah Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang merupakan amanat reformasi.

 

“Ketika amanat reformasi ini dikhianati, kita sebagai representative dari PWI dan IJTI untuk melawan,” ujar Bagus dengan nada keras dan tegas.

 

Bagus menjelaskan, untuk dampak sangat besar sekali, dengan adanya RUU penyiaran itu diberlakukan, kita sebagai wartawan maupun jurnalis akan terpangkas hak-hak kita.

 

“Langkah kita jelas kita dari seluruh elemen masyarakat, elemen wartawan yang ada di Indonesia menolak keras dengan adanya RUU penyiaran,” terangnya.

 

Bagus menegaskan, kalau RUU penyiaran ini dipaksakan untuk disahkan kami bersama kawan-kawan wartawan maupun jurnalis akan melakukan aksi yang lebih besar, hingga ke Senayan Jakarta,” tuturnya.

 

“Dorongan kami adalah untuk menyampaikan keluhan kami kepada perwakilan kami yang ada di Senayan, terutama di Jawa Timur VIII, untuk menghapus atau merevisi RUU penyiaran,” kata Agus Suprianto.

 

Jurnalis Inews.nganjuk.id itu menjelaskan bahwa, RUU penyiaran dimaksud akan menghilangkan hak wartawan maupun jurnalis yang notabene harus memberikan fakta yang bagus.

 

“Sesuai dengan instruksi dari pusat IJTI menolak tegas RUU penyiaran, makanya hari ini kita menolak tegas, tidak hanya IJTI yang ada di daerah Nganjuk, melainkan juga yang ada di wilayah daerah Majapahit yaitu meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Magetan,” paparnya.

 

Wakil ketua 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto, SH ketika diwawancarai tim awak media (Foto Sakera Nawacita )

Sementara Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto, SH menyambut baik aksi damai yang digelar para wartawan dari PWI dan IJTI.

 

“Kami apresiasi atas penyampaian aspirasi teman-teman jurnalis yang dilakukan secara baik dan elegan ini, tidak dengan aksi liar di jalanan,” ungkap pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Nganjuk tersebut.

 

Jianto menyebut, secara prinsip ia juga tidak sepakat dengan upaya-upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat.

 

“Karena itu, hari ini juga kami akan langsung kirimkan surat tuntutan teman-teman jurnalis ke DPR RI di Jakarta, Insya Allah aksi teman-teman di Nganjuk dan juga di daerah lain se-Indonesia didengar,” pungkas Jianto.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *